Thursday, January 21, 2016

Jalan Terjal IKM Mengurus Legalitas Kayu

Art shop milik UD Oesing Craft Banyuwangi
Suara mesin kayu menderu-deru di bengkel UD Oesing Craft, Banyuwangi, Jawa Timur. Di depan mesin yang berputar cepat itu, Sholah merapatkan sebuah mangkuk dari kayu saman. Hanya mengenakan masker, pemuda itu mengabaikan serbuk kayu yang berterbangan di depan matanya. Kurang dari lima menit, seluruh permukaan mangkuk yang tadinya kasar, kini telah halus.

Setiap harinya, Sholah harus menghaluskan 150 mangkuk kayu berukuran genggaman tangan orang dewasa itu. Selain Sholah ada 19 perajin kayu lainnya yang berkutat dengan tugasnya masing-masing di bengkel UD Oesing Craft, Jl Brawijaya, pertengahan Agustus 2015. “Satu mangkuk saya dibayar Rp 450,” kata Sholah yang sudah bekerja selama 1,5 tahun.


Bengkel UD Oesing Craft dalam setahun terakhir terlihat lebih sibuk, setelah mereka mampu ekspor sendiri ke Negara Sakura, Jepang. Mereka memproduksi lebih dari 25 item kerajinan berbahan kayu mulai dari kayu akasia, jati, mahoni, saman, kelapa dan asam. Kayu-kayu itu diproduksi menjadi piring, talam, mangkuk, sendok, wadah buah, dan sebagainya.

Pemilik UD Oesing Craft, Bambang Haryono, mengatakan, setiap bulannya mengirimkan 30-40 ribu unit produknya ke perusahaan Mitsubishi, Jepang. Pesanan juga datang dari sejumlah negara di Eropa seperti Spanyol dan Swiss, serta negara tetangga, Malasyia dan Singapura. Omzetnya antara Rp 100 juta – Rp 200 juta per bulan. “Pesanan ke Eropa tidak rutin, sekitar dua bulan sekali,” kata Bambang.

Menurut Bambang, saat ini dia terpaksa menutup order  karena sudah kewalahan mengerjakan pesanan yang ada. Permintaan produknya terus berdatangan dalam enam bulan terakhir, semenjak IKMnya mengantongi Deklarasi Ekspor (DE).

UD Oesing Craft adalah salah satu dari dua IKM di Banyuwangi, Jawa Timur, yang menggunakan DE untuk ekspor. DE adalah dokumen sementara bagi IKM kayu yang belum memiliki Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK). Namun DE hanya bisa dipakai hingga akhir 2015. Selanjutnya, per 1 Januari 2016 seluruh IKM kayu harus memiliki SVLK.

SVLK berlaku mulai 1 Januari 2015 sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014. SVLK adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi pengelolaan hutan (SPHL) dan sertifikasi legalitas kayu (SLK). SVLK diberlakukan secara wajib bagi semua kegiatan unit usaha kehutanan, baik di hulu maupun hilir, serta pemilik hutan hak.

Pemerintah kemudian memberlakukan Deklrasi Ekspor karena hingga awal 2015 baru ada 1300-an dari sekitar 3700 perusahaan yang mempunyai SLK. IKM bisa mengajukan DE, dengan ketentuan, memiliki TDI (Tanda Daftar Industri) atau IUI (Izin Usaha Industri) dengan nilai investasi kurang Rp 10 miliar serta memiliki ETPIK (Eksportir Terdaftar Produksi Industri Kehutanan).

**
Bambang yang merintis usaha sejak 1985 ini memakai DE karena kesulitan mengurus SVLK. Dia bercerita, baru mengetahui SVLK pada 2014 dari internet. Karena belum berbadan usaha, Bambang pun mengurus segala perizinan dari nol. Dia pun mendirikan usaha dagang, mengurus izin mendirikan bangunan dan HO.

Setelah menyelesaikan perizinan, UD Oesing Craft yang sebelumnya ekspor lewat agen, mulai mengirim produknya sendiri ke Jepang. Saat itu, SVLK belum resmi berlaku sehingga ekspornya tetap lancar. Menjelang 2014 berakhir, Bambang mulai serius mengurus SVLK. Dia melengkapi perizinan lain sesuai syarat seperti Surat Izin Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dokumen lingkungan dan NPWP.

Satu bulan menyerahkan berkas ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Banyuwangi ternyata tak kunjung rampung. Bambang pun mulai tak sabar. Setelah mendatangi BPPT berulangkali tanpa hasil, dia terpaksa mengeluarkan kocek jutaan rupiah demi mempercepat perizinan. Hasilnya, dokumen yang dibutuhkannya rampung dalam waktu sepekan. Jika dihitung total, dia memperkirakan, mengeluarkan kocek hampir Rp 20 juta untuk mengurus seluruh perizinan lokal. “Terpaksa saya bayar karena harus cepat-cepat ekspor,” kata pria berusia 48 tahun ini.

Masalah tidak selesai di situ. Menurut Bambang, sesuai Permen LHK P.96/2014, IKM dikenai tarif sekitar Rp 10 juta untuk biaya penerbitan sertifikat legalitas kayu (SLK). Selain itu, belum ada standar waktu, kapan sertifikat diterbitkan setelah IKM memasukkan permohonan. Padahal, dia harus segera mengirimkan barang untuk tetap menjaga kepercayaan buyer. “Kami pun juga harus menggaji karyawan,” keluhnya.

Namun Bambang akhirnya bisa menghela napas lega karena pemerintah memberikan jalan keluar berupa Deklarasi Ekspor. Mengingat tenggat DE yang akan berakhir empat bulan mendatang, Bambang pun saat ini kembali sibuk mengurus SVLK. “Semoga kali ini lancar,” harap suami Ni Made Utari ini.

**
Bambang Haryono barangkali lebih beruntung karena omzet usahanya lebih besar dan melek internet. Sehingga informasi mengenai SVLK ia ketahui lebih dini dan bisa memenuhi persyaratan. Kenyataan pahitnya, mayoritas IKM kayu di Banyuwangi tidak seberuntung milik Bambang. Data dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan setempat, dari 175 IKM kayu hanya satu yang memiliki SVLK dan dua IKM memegang Deklarasi Ekspor.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Jawa Timur Samsul Huda, mengatakan, kendala terbesar penerapan SVLK itu, justru dari pihak pemerintah daerah. Sebab sebagian besar pemda belum proaktif untuk melakukan sosialisasi penerapan SVLK, tak memberikan kemudahan dan subsidi biaya perizinan usaha.

Asmindo mencatat, dari 38 kabupaten/kota di Jatim, baru Kabupaten Jombang yang mengeluarkan surat keputusan bupati untuk menjamin percepatan SVLK melalui kemudahan pengurusan legalitas usaha bagi IKM kayu. “Tanpa dokumen legalitas usaha, IKM tak akan mungkin mendapatkan sertifikat,” katanya.

Kisah Bambang, kata Samsul, menjadi bukti bahwa pengurusan perizinan lokal berbelit dan berbayar. Hal itulah yang menyebabkan banyak IKM akhirnya tak punya legalitas usaha. Sedangkan untuk mensiasati mahalnya biaya SVLK, IKM bisa membentuk kelompok dan mengajukan dukungan dana ke pemerintah. Tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalokasikan dukungan pembiayaan untuk usaha kecil sebesar Rp 3,2 miliar dan dana dari lembaga donor MFP3 sebesar Rp 30 miliar.

Pernyataan Samsul benar adanya setelah Tempo mendatangi tiga IKM mebel dan perajin kayu yang belum memiliki SVLK maupun Deklarasi Ekspor. Ketiga IKM itu yakni UD Bandi Furniture, UD Mebel Agung dan UD Widodo Handycraft. Ketiga pemilik usaha itu menjawab senada, bahwa mereka belum pernah tahu bahkan mendengar tentang SVLK. Padahal tenggat pemberlakukan SVLK tinggal empat bulan lagi. “Belum pernah ada sosialisasi dari pemerintah,” kata Made Widodo, pemilik UD Widodo Handycraft.

Karena belum mengetahui SVLK, otomatis para pemilik IKM itu tak mengerti persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Tanpa SVLK maupun DE, memang belum berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha ketiga IKM itu. Sebab, mereka ekspor melalui sejumlah agen di Pulau Bali.

UD Widodo Handycraft, di Desa Patoman, Kecamatan Rogojampi, biasanya mengirim paling sedikit 1.500 item kerajinan dari kayu sengon seperti topeng, patung, dan ukiran ke beberapa agen di Bali. Dari agen, sebagian handycraft tersebut dikirim ke Perancis, Australia dan Tiongkok. Omzetnya sekitar Rp 10 juta – Rp 20 juta per bulan.

Made menjelaskan, meski sudah berbentuk usaha dagang (UD), namun dia belum memiliki izin gangguan (HO). Sejumlah dokumen perizinan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pun sudah kadaluarsa sejak lima tahun lalu.  “Mau memperpanjang lagi sedang tak punya biaya,” kata Widodo yang merintis usahanya sejak 1997.

Omzet yang kecil dan perizinan tak lengkap membuat Widodo memang kesulitan untuk menembus pasar langsung ke luar negeri. Padahal, ketika bergantung ke agen, sejumlah kerugian harus ia tanggung, mulai harga barang yang lebih murah dan seringnya ditipu.
Widodo menghitung, sudah empat kali ia ditipu agen dengan nilai kerugian lebih dari Rp 100 juta. Penipuan terakhir sebesar Rp 65 juta yang terjadi 2012, membuat usaha Widodo terguncang hingga saat ini. Oleh karena itu dia angkat tangan, ketika pemerintah membebani usahanya dengan SVLK.

UD Bandi Furniture yang terletak di Jalan Argopuro, Kecamatan Kalipuro, juga mengalami kelesuan permintaan. Sebelumnya, UD Bandi sudah 10 tahun mengirimkan mebelnya ke Thailand dan Perancis melalui CV Dewi Indah Furniture di Bali. UD Bandi mengerjakan hampir seluruh proses produksi mulai membeli kayu hingga mengolahnya. Sedangkan agennya di Bali mengerjakan tahap penyelesaian hingga ekspor. “Sedang lesu begini bagaimana mau mengurus SVLK, mendengarnya saja baru kali ini,” kata lelaki 52 tahun itu.
Pemilik UD Mebel Agung, Rukailah, mengatakan juga belum memiliki HO, SIUP dan TDP.

Perempuan 36 tahun itu merasa tak perlu melengkapi berbagai perizinan itu karena usaha mebelnya hanya mengerjakan tahap akhir. “Saya beli berbagai mebel setengah jadi dari Pasuruan,” kata Rukailah yang membuka mebel awal 2015 ini.

**                                                                                                                   
Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan, Banyuwangi, Gela Rusmaningrum, beralasan, bahwa pemda tidak memiliki anggaran khusus untuk mensosialisasikan SVLK kepada IKM kayu. Pemkab Banyuwangi justru menunggu Asmindo dan Multistakeholder Foresty Programme (MFP) yang berjanji akan menggelar sosialisasi di daerahnya. “Katanya akan ada sosialisasi dari mereka, tapi sampai Agustus ini belum ada tindaklanjut,” kata Gela.

Gela mengakui, Pemkab Banyuwangi belum memiliki kebijakan khusus untuk membantu percepatan SVLK di daerahnya. Bahkan, pihaknya juga belum mengetahui berapa IKM kayu yang belum memiliki perizinan legalitas usaha. “Kalau perizinan itu kewenangan Badan Pelayanan Perizinan,” kata Gela beralasan.

Sedangkan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Banyuwangi, Abdul Kadir, mengatakan, dari seluruh perizinan usaha untuk SVLK hanya izin gangguan (HO) yang dikenai retribusi. “Kalau SIUP dan TDP itu gratis,” katanya.

Retribusi HO tersebut diatur melalui Perda No 14 tahun 2011 yang nilainya tergantung luas area usaha. Kadir meminta masyarakat mengurus sendiri perizinan tersebut. Sebab perizinan akan berbiaya mahal jika melalui calo. Dia bahkan menantang agar pelaku IKM berani melapor bila ada oknum pegawainya yang melakukan pungutan liar. “Kalau ada buktinya, laporan adanya pungli saya teruskan ke polisi,” kata Kadir.


IKA NINGTYAS