Saturday, February 7, 2015

Getir Petani Bongkoran di Tanah Konflik (Bagian 2)


Tanah yang Terampas




Perempuan-perempuan Kampung Bongkoran



Hampir satu jam saya duduk di rumah mas Yateno, Jumat 30 Januari 2015 . Kali ini, ruang tamu dan halaman rumah riuh oleh celoteh ibu-ibu berbahasa Madura. Mereka datang menembus hujan. Lalu meriung mengelilingi saya. Beberapa di antaranya menggendong balita.

Mereka sengaja berkumpul setelah menerima informasi, akan datang rombongan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dari Jakarta. LPSK datang menindaklanjuti pengaduan petani pasca-tiga pengurus OPWB ditangkap polisi.



Di antara para perempuan itu, yang tertua bernama Sul. Dia lahir di Bongkoran, tapi tak tahu kapan persisnya dilahirkan. Sul hanya menebak usianya sekitar 60 tahun, sesuai dengan banyak kerutan di wajahnya.

Kakek-nenek Sul adalah keturunan Madura yang bermukim di Jember, Jawa Timur. Situasi perekonomian sekitar 1940-an tengah sulit. Kakek-nenek Sul bersama puluhan keluarga petani lainnya akhirnya menyingkir. Mereka mencari tanah garapan lain, berharap kehidupan bisa lebih baik.

Akhirnya sampailah mereka di hutan yang berjarak 120an kilometer dari Jember. Mereka membuka hutan itu lalu menamainya: Bongkoran. “Bongkor itu artinya hutan, karena dulunya kampung ini memang hutan,” Sul bercerita.

Mereka menyiasati kampungnya yang kering dengan bertanam jagung, mengikuti kampung-kampung di sekitarnya. Bertanam jagung pilihan masuk akal, karena tak membutuhkan banyak air seperti padi. Begitulah, akhirnya, petani memulai kehidupan baru.

Pergantian rezim Orde Lama ke Orde Baru ikut mengubah nasib petani Bongkoran. Sul ingat persis, tiba-tiba kampungnya didatangi sekelompok tentara dan pamong desa. Mereka meminta petani membubuhkan cap jempol di beberapa lembar surat. Petani diberi janji akan mendapatkan sertifikat tanah. Petani yang menolak cap jempol, akan dicap sebagai PKI. “Kami ketakutan. Mau tak mau akhirnya cap jempol,” tutur Sul yang beranak enam ini.

Lama dinanti, sertifikat tanah untuk petani tak pernah ada. Yang mengejutkan, pada 1980, justru terbit sertifikat sewa lahan (Hak Guna Usaha) kepada PT Wongsorejo seluas 603 hektare. Tanah yang disewakan untuk perkebunan randu kapuk itu, termasuk 220 ha yang dikelola petani. Izin sewanya bukan main lama: 30 tahun. Tapi siapa yang berani melawan Soeharto saat itu? Yang memberontak, dianggap PKI!

Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Herlambang P Wiratman, yang mendampingi OPWB sejak tahun 2000, mengatakan, petani Bongkoran dibohongi. Cap jempol jari ternyata dipakai sebagai tanda penyerahan tanah untuk perusahaan. “Ini jelas perampasan,” kata Herlambang.

Sebenanrya tak semua petani saat itu mau cap jempol. Salah satunya bernama Pak Bian. Meski menolak, tapi bukti jempol jarinya tertera di dokumen. Menurut Herlambang, petani pernah melaporkan dugaan pemalsuan ini ke Polda Jatim. Tapi kasusnya mandeg. “Semua aparat hukum, telah melengkapi kegagalan untuk melindungi warga negaranya,” kata dia.


Kembali ke Era Kolonial

Konflik tanah di Bongkoran bukan satu-satunya di Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 1970-2001 mencatat ada 1.753 konflik agraria. Mencakup luas tanah 10.892.203 hektare dan menyebabkan 1.189.482 keluarga menjadi korban.

Di Era Reformasi konflik agraria terus berlangsung. Menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sepanjang sepuluh tahun (2004 -2014), telah terjadi 1.391 konflik agraria di seluruh wilayah Republik Indonesia. Areal konfliknya seluas 5.711.396 hektare dengan korban lebih dari 926.700 kepala keluarga.

Konflik agraria sejatinya telah dimulai sejak masa kolonial Belanda. Pada 1870 pemerintah kolonial memberlakukan Undang-undang (UU) Agraria (Agrarisch Wet) yang memberikan hak erfpacht kepada para pemodal asing untuk mengusahakan perkebunan. Hak erfpacht menggusur tanah pertanian rakyat karena asas domein verklaring, bahwa tanah yang tak bisa dibuktikan milik seseorang dianggap milik negara, dan negara melemparkan hak pengelolaan kepada para pengusaha (Historia.co.id, edisi 21 Desember 2012).

Para petani kemudian melakukan perlawanan; seringkali dibalut fanatisme keagamaan. Historia mencatat, antara lain peristiwa Cikandi Udik (1845), kasus Bekasi (1868), kasus Amat Ngisa (1871), pemberontakan Cilegon (1888), kerusuhan Ciomas (1886), pemberontakan Gedangan (1904), pemberontakan Dermajaya (1907), peristiwa Langen di Banjar, Ciamis (1905), peristiwa Cisarua dan Koja, Plered (1913-1914), dan peristiwa Rawa Lakbok, Ciamis (1930).

Pada 24 September 1960, Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA). UU ini dianggap revolusioner karena menjamin tanah untuk rakyat. UUPA bukan semata-mata hukum agraria, melainkan adalah politik agraria yang mengatur hubungan petani dengan tanah dan air. Hubungan UUPA dengan petani tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, dan oleh karena itu komitmen UUPA sangat jelas berorientasi kepada kehidupan petani (http://www.spi.or.id, 16 Agustus 2010).

Karena pelaksanaan undang-undang ini yang lamban, PKI dan BTI mengorganisir program-program gerakan petani untuk melaksanakan UUPA atau sebagai reaksi terhadap gerakan-gerakan provokatif atau hambatan dari tuan tanah atau pemilik perkebunan. Terjadilah apa yang dikenal dengan aksi sepihak. “Pada 1965 terjadi huru-hara politik di tingkat nasional dan pembantaian rakyat di pedesaan-pedesaan, sesuatu yang kemudian membuat semua usaha mewujudkan landreform itu berhenti,” tulis Nashih Luthfi kepada Historia (22 Desember 2012).

UUPA sendiri, sejak 1965 hingga sekarang tak pernah dilaksanakan. Berbagai kebijakan negara yang lahir kemudian bertentangan dengannya. Pada 1967 lahir UU Penanaman Modal Asing, UU Pokok Kehutanan, dan UU Pertambangan, yang bertentangan dengan UUPA. Ini merupakan kemunduran karena mengulang kembali praktik penguasaan tanah di era kolonial Belanda.


Kehidupan yang Berubah

Sejak pohon-pohon kapuk randu berdiri di Bongkoran, panen petani menyusut drastis. Bila sebelumnya minimal 8 ton, panen jagung turun hanya 5 kuintal setahun. Jagung pun lebih kurus. Kehidupan petani akhirnya kembali terbelit kemiskinan.

Sul bercerita, penghasilan dari jagung tak bisa diharapkan lagi. Banyak yang bekerja ke luar kampung, terutama perempuan. “Tiga anak saya akhirnya menjadi tenaga kerja wanita,” kata Sul.

Mulanya adalah Boyni, 35 tahun. Pada 1995, Boyni memutuskan keluar dari Bongkoran pada usia 15 tahun. Hanya berbekal ijazah SD, Boyni menjadi pembantu rumah tangga di Bali. Saat di Pulau Dewata itulah, Boyni berkenalan dengan salah satu makelar PJTKI. Dia kepincut ke luar negeri, berharap mendapat upah lebih baik.

Boyni berhasil mengajak tiga perempuan Bongkoran lain menjadi TKW pada 1999. Dua perempuan, termasuk Boyni, pergi ke Saudi Arabia. Sedangkan dua perempuan lain memilih ke Taiwan. Selama enam tahun mereka mengadu nasib di negeri orang.

Muzayanah, 35 tahun, bercerita, bersyukur karena tak mendapatkan perlakuan kasar dari majikan. Mereka memutuskan pulang kampung pada 2005 dengan membawa uang tabungan Rp 10 juta. Uang ludes dalam waktu kurang dalam setahun. “Buat bayar hutang-hutang orang tua,” kata Muzayah, ibu tiga anak.

Muzayanah yang tak lulus SD akhirnya menjadi buruh tani. Dia menikah dengan pemuda setempat pada usia 23 tahun. Usia yang cukup tua bagi perempuan Bongkoran untuk menikah. “Perempuan lain menikah di bawah 17 tahun,” katanya.

Ibu-ibu yang meriung di sekeliling saya terdiam lama. Memandang kosong ke arah hujan yang masih berjatuhan. Sunyi yang menyesakkan.


Ditulis di Bogor, 7 Februari 2015.