Tuesday, February 3, 2015

Getir Petani Bongkoran di Tanah Konflik (Bagian 1)

Penantian 35 Tahun

Tak banyak yang berubah dari Kampung Bongkoran, setelah tujuh tahun.  Tetap terpencil di ujung Desa Wongsorejo, sekitar 30 kilometer dari kota Banyuwangi. Tentang kisah 287 keluarga petani yang berkukuh mempertahankan tanahnya seluas 220 hektare.

Saya tak ingat persis kapan pertama kali menginjakkan kaki di kampung ini. Mungkin sekitar 2004 atau 2005. Saat itu saya datang sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Kawan-kawan PMII yang bercerita, kemudian mengajak saya ke tempat ini.  Empat kali saya datang dan sekali menginap di sana. Yang teringat, kunjungan terakhir saya pada 2007. Saat saya mengantar beberapa kawan dari LMND untuk berdiskusi dengan petani.



Maka, Jumat 30 Januari 2015, saya memaksakan diri melangkahkan kaki kembali ke Bongkoran. Saya mengajak anak dan adik bungsu. Seperti biasanya, dua orang petani sudah menjemput di Pasar Wongsorejo. Mereka selalu menunggu tamunya di pos ronda. Petani Bongkoran memang terbiasa menjemput para tamu di pasar desa. Jangankan bagi yang pertama berkunjung, saya saja yang berulang kali datang, tak pernah hafal dengan arah jalan masuk ke Bongkoran.

Dari pasar desa, jarak masuk kampung sekitar lima kilometer. Jangan bayangkan ini adalah jalan beraspal yang bisa untuk kebut-kebutan. Usia kampung dan jalan ini hampir seperti usia Indonesia merdeka, 70 tahun. Tapi jalanan belum pernah teraspal. Masih tanah. Ukurannya hanya cukup untuk satu mobil atau truk.

Bila musim penghujan seperti saat ini, tanah jalannya menjadi lempung: liat dan licin. Bergeronjalan karena tak rata. Ini adalah jalan masuk paling dekat. Sebenarnya ada jalan alternatif dengan memutar di desa tetangga. Meski belum beraspal juga, kata petani kondisinya jauh lebih baik. Tapi jaraknya antara 8-9 kilometer. Hem, bukan pilihan yang enak bukan?

Di pertengahan jalan, Pak Slamet, seorang petani berujar: “Ini kebun jagungnya OPWB, Mbak.” OPWB itu Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi, wadah petani untuk berjuang. Saya memandang kanan-kiri jalan. Terbentang tanaman jagung berusia 2 bulan yang hijau dan gemuk. Di bawah tegakan jagung itu itu ada kacang tanah, kacang hijau, cabai rawit dan singkong. Petani menanam keempatnya secara tumpang sari.

Setiap keluarga mendapatkan hak yang sama: ¾ hektare. April nanti mereka mulai panen. Petani menjual seluruh hasil kebunnya ke Pasar Wongsorejo, tempat menjemput para tamu tadi. Mereka akan menyewa 5 truk sekaligus. Tentu saja melalui jalanan berlempung ini.

Seorang petani lain, Sriwati, bercerita baru dua tahun ini jagung mereka tumbuh subur. Setelah pohon randu milik PT Wongsorejo ditebangi. Sehingga, sekali panen mereka bisa mendapat paling sedikit 5 ton. “Saat masih ada randu, panennya cuma 5 kuintal,” kata Wati.

Sudah 35 tahun, petani menunggu jagungnya bisa tumbuh normal. Terakhir kali mereka menikmati panen berlimpah seperti sekarang menjelang 1980. Setelah itu, Pemerintah Orde Baru menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Wongsorejo, perusahaan pemilik perkebunan randu, seluas 660 hektare. Jadilah, tanaman jagung warga tumbuh kurus di bawah randu setinggi lebih dari 3 meter.

Setelah kunjungan terakhir saya pada 2007, komunikasi saya terputus lama dengan OPWB. Hingga suatu siang, di pertengahan 2012, Ketua OPWB Yatno Subandio menelepon saya. Dia mengabarkan, kalau HGU PT Wongsorejo akan habis pada Desember 2012. Pohon-pohon randu telah ditebang. Tapi gantinya, HGU PT Wongsorejo akan beralih menjadi  industri. Dalam dokumen RTRW Banyuwangi, pemda akan membangun kawasan industri berembel-embel real estatet di kebun jagung itu. Konflik akhirnya kembali pecah.

Sudah tak terhitung berapa kali petani berjuang, baik dengan audiensi maupun demonstrasi. Dengan uang sendiri mereka mengadu ke BPN, DPR RI hingga Komnas HAM di Jakarta. Petani hanya meminta tanahnya 220 ha dari 660 ha HGU PT Wongsorejo. Tapi perjuangan petani menemui tembok terjal. Tiga petani pengurus OPWB malah diseret ke penjara.

Badan Pertanahan Nasional menyetujui PT Wongsorejo memperperpanjang HGU hingga 30 tahun lagi. Bukan randu, tapi untuk industri. Bahkan: “Saat ini pembangun kawasan industri memasuki studi kelayakan,” kata Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Abdul Kadir, Kamis 29 Januari lalu. PT Wongsorejo dan Pemerintah Banyuwangi bersepakat hanya memberi OPWB tanah 60 hektare saja.

**
Saya sampai di pemukiman petani setelah perjalanan hampir satu jam. Kumandang adzan Shalat Jumat menyambut disertai rinai hujan. Mas Yateno dan istrinya menyambut saya dengan hangat. Kehangatan yang sama seperti tujuh tahun lalu. Beberapa menit kemudian, mereka menghidangkan sepiring jagung rebus yang gemuk-gemuk.

Saya melahap satu jagung tanpa sisa. Rasanya manis. Tapi entah kapan, nasib petani OPWB bisa berbuah manis seperti jagung ini.



Bongkoran, 3 Februari 2015


Foto: Jalan berlempung di antara kebun jagung menuju Kampung Bongkoran
Sumber foto: Rumah Literasi Banyuwangi