Sunday, January 11, 2015

Senyap dan Jalan Terjal Pelurusan Sejarah


Film Senyap besutan sutradara Joshua Openheimer sejatinya memberi harapan baru bagi upaya pelurusan sejarah. Sebab selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, telah melakukan manipulasi sejarah mengenai peristiwa di tahun 1965. Fakta adanya pembantaian sekitar 1 juta orang yang dituduh komunis pada 1965, tak pernah dituliskan secara jujur dalam buku Sejarah Nasional Indonesia. 

Namun, harapan baru itu makin memudar setelah Lembaga Sensor Film melarang film ini dipertontonkan ke masyarakat melalui surat No. 04/DCP.NAS/TLK/LSF/XII/2014, tertanggal 29 Desember 2014. LSF beralasan film ini mengarahkan penonton untuk bersimpati pada PKI dan ajaran komunisme. Sebelum pencekalan LSF ini, pemutaran film Senyap di berbagai kota seperti Yogyakarta dan Malang juga dibubarkan oleh ormas tertentu. 


Langkah LSF itu merupakan kemunduran,  seolah melempar kita kembali hidup di zaman Orde Baru, yang mengharamkan film dan bacaan berbau kiri atau komunisme. Pelarangan film Senyap menambah catatan buruk pemerintah yang menghambat upaya pelurusan sejarah 1965. Pada 2009 sebelumnya, Kejaksaan Agung telah melarang peredaran buku Dalih Pembunuhan Massa Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karangan John Rosa dan Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan.

Senyap adalah film lanjutan Openheimer setelah The Act of Killing yang dirilis 2013. Kedua film itu mengkisahkan tentang pembantaian secara keji orang-orang yang dituduh komunis pada tahun 1965 di daerah Sumatera Utara. Berbeda dengan film pertamanya, Senyap bercerita tentang Adi Rukun yang berusaha menemui para penjagal kakaknya, Ramli yang dibunuh karena berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia.

Adi adalah potret keluarga korban tragedi ‘65 yang selama ini hanya membisu, memendam ketidakmengertian tentang mengapa saudaranya itu dibunuh. Sementara para pembantainya hidup bebas, bahkan merasa apa yang dilakukan itu patriotik, sebagai bela negara atau perjuangan rakyat. 

Pertemuan Adi dengan para penjagal kakaknya dalam film berdurasi 90 menit itu memang berlangsung rikuh. Para penjagal menganggap apa yang ditanyakan Adi telah membuka ‘luka lama’. Sementara Adi mendatangi mereka bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mencari kebenaran yang selama ini hanya dipendam dalam kesenyapan. Di salah satu segmen pertemuan tersebut, keluarga penjagal akhirnya mengucapkan permohonan maaf.

Menurut Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Muhammad Nurkhoiron, apa yang dilakukan Adi dalam film itu sesungguhnya melakukan proses yang selama ini dijalankan oleh aktivis penggiat HAM: rekonsiliasi. Rekonsiliasi berarti mempertemukan kembali, menjahit secara bersama-sama ingatan para korban dan orang-orang yang pernah menjadi penjagal dalam pergolakan 1965. “Mempertemukan anak bangsa dalam rajutan kesadaran baru,” tulis Nurkhoiron dalam booklet pengantar Film Senyap.

Phobia Usang
Lima belas tahun lepas dari Orde Baru, sepertinya belum membawa bangsa ini dalam kesadaran historis baru.  Pelarangan terhadap film menunjukkan phobia usang terhadap komunisme. Inilah ‘buah’ yang selama 32 tahun terus-menerus direproduksi oleh Orde Baru. Seolah-olah komunisme saat ini jauh lebih berbahaya, ketimbang munculnya ormas-ormas fundamentalis yang doyan berbuat anarkistis. 

Penyensoran seluruhnya materi film ini oleh LSF membuat Senyap tak bisa diputar secara terbuka, apalagi di bioskop. Padahal, alangkah dahsyatnya bila film ini ditonton masyarakat luas, terutama generasi muda. Karena dengan ditayangkan secara terbuka, adalah salah satu upaya untuk meluruskan sejarah tragedi 1965 yang selama ini telah dimanipulasi oleh penguasa lewat pengajaran di sekolah-sekolah.

Phobia bisa jadi disebabkan karena pembantaian 1 juta orang yang dituduh komunis itu memang melibatkan banyak pihak, yang hingga saat ini tak tersentuh proses hukum. Kesaksian para jagal dalam Film Senyap, misalnya, menyebutkan ada pihak militer yang berjaga saat pembantaian terjadi. Termasuk ormas Pemuda Pancasila. Dalam film juga ditampilkan sisi paling ironi, ketika orang-orang yang dulunya terlibat dalam pembantaian kini duduk sebagai pejabat penting di Sumatera Utara.

Kondisi tersebut berbalikan dengan nasib para keluarga korban: kehilangan anggota keluarga dengan cara menyakitkan serta harus melewati hidup yang penuh diskriminasi dan stigma selama 32 tahun. Mereka kesulitan mencari pekerjaan, tak memiliki hak berpolitik, dan sederet caci-maki dari tetangga. Saya lantas teringat dengan cerita salah satu keluarga korban ’65, yang hampir setiap hari rumahnya selalu dilempari batu, entah oleh siapa. Bagi kawan saya itu, lemparan tersebut semacam teror yang melebihi mimpi buruk. 

Di sinilah urgent-nya, mengapa pelurusan sejarah harus dilakukan. Agar tak ada lagi phobia terhadap komunisme, tak ada lagi stigma, dan akhirnya rekonsiliasi antara pejagal dan keluarga korban ’65 berjalan dengan penuh optimisme. 

Yang terpenting lagi pelurusan sejarah memudahkan jalan untuk penegakan HAM sehingga peristiwa serupa tak terjadi lagi di masa akan datang. Komnas HAM sendiri mengkategorikan pembantaian orang-orang yang dituduh komunis merupakan pelanggaran HAM berat.  

Menurut Komisioner Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, dokumen  penyelidikan terkait peristiwa ini sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung, namun belum ditindaklanjuti. Bahkan, kata dia, sejak UU KKR 2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006, Indonesia kehilangan momentum untuk mengkampanyekan isu yang sebelumnya disimpan rapat oleh Orde Baru: rekonsiliasi.

Bukankah sejarah harus dikatakan dan ditulis dengan jujur agar kita bisa belajar darinya? Nyatanya Indonesia masih gagap menerjemahkan pesan Bung Karno, bahwa jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Akhirnya kekerasan, penghilangan orang, dan pelanggaran HAM berat terus berulang, tanpa tahu siapa dalang dibaliknya dan tanpa penegakan hukum yang berkeadilan.

Inilah sederet pelanggaran HAM setelah1965 itu: penembakan misterius 1982-1985; peristiwa Talangsari, Lampung, 1989; penghilangan paksa orang 1997-1998; kerusuhan Mei 1998; peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II; serta peristiwa pembunuhan berkedok dukun santet pada 1997.

Pada akhirnya, penegakan hukum pelanggaran HAM berat, benar-benar berada dalam kesenyapan.