Thursday, September 19, 2013

Saham Istimewa untuk Tuan Rumah

Rapat selama dua jam itu berlangsung tertutup. Sejumlah wartawan tak diperkenankan masuk ruangan khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Rapat di Senin siang, 15 September 2013 itu dihadiri sejumlah anggota Badan Legislasi. Mereka dijadwalkan untuk mencecar eksekutif yang mengajukan perubahan keempat Peraturan Daerah No 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal. "Padahal pengesahan perubahan ketiga perda itu baru disahkan tahun 2012 lalu," kata Ketua Badan Legislatif, Handoko.





Eksekutif mengajukan perubahan pada Pasal 3, 4 dan 5  dengan memasukkan PT Merdeka Serasi Jaya sebagai salah satu perusahaan penyertaan modal. Pada Pasal 5 tertulis, bahwa PT Merdeka menyerahkan Rp 10 miliar atau setara 10 ribu lembar saham atau sebesar 10 persen dari 100 persen modal saham sebesar Rp 100 miliar yang disetor kembali pada perusahaan itu.

Namun rapat itu berlangsung buntu. Menurut Handoko, Pemkab Banyuwangi yang dihadiri Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kabag Hukum dan Kabag Ekonomi itu belum bisa menunjukkan akta hibah perjanjian pemberiaan saham 10 persen itu kepada Pemerintah Banyuwangi. "Kita akan berkonsultasi dulu ke Kementerian Keuangan," kata Handoko.

PT Merdeka Serasi Jaya adalah perusahaan yang memiliki 100 persen saham PT Bumi Suksesindo. PT Bumi Suksesindo adalah pemegang ijin usaha produksi (IUP) pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi. Kandungan mineral di gunung itu diklaim memiliki cadangan emas 1 miliar ton dengan kadar tembaga 0,6 persen. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 50 triliun. Saat ini perusahaan menunggu ijin Menteri Kehutanan karena eksploitasi berada di kawasan hutan lindung.

Sejak 2011, Pemkab Banyuwangi sejatinya berkukuh meminta jatah saham 20 persen saat IUP masih dipegang PT Indo Multi Niaga. Pemkab Banyuwangi sempat memberikan surat peringatan akan mencabut IUP saat PT Indo menolak permintaan itu. Kemudian pada Juli 2012, PT Indo mengalihkan IUP ke PT Bumi Suksesindo yang disetujui Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Sekretaris Kabupaten Banyuwangi, Slamet Kariyono, mengatakan, negosiasi dengan PT Bumi berlangsung setahun lebih. Pemkab menunjuk PT Bahana Sekuritas sebagai konsultan. Sepuluh lebih perundingan dilakukan di berbagai tempat. Akhirnya negosiasi menemui kesepakatan. PT Merdeka dan Bupati Abdullah Azwar Anas menandatangani perjanjian hibah di salah satu notaris di Jakarta, awal September 2013 lalu. "Saham ini kehendak masyarakat Banyuwangi," kata Slamet, Selasa 16 September 2013.

Pemkab mengklaim perolehan saham ini tertinggi di Indonesia. Pertambangan milik Newmont misalnya, hanya memberikan saham 7 persen ke pemerintah daerah dari 24 persen milik perusahaan. Sementara di Banyuwangi, PT Merdeka memberikan 10 persen saham dari 100 persen saham milik perusahaan.

Menurut Slamet, hibah saham itu dibenarkan oleh Peraturan Pemerintah No 12/2012 tentang Hibah. Pemkab juga telah berkonsultasi dengan BPK, BPKP, dan Kementerian Keuangan. Enam bulan lagi, kata dia, saham akan dilepas ke bursa sehingga diharapkan nilainya bisa melambung. Bila perusahaan telah berproduksi, maka Pemkab Banyuwangi akan memperoleh deviden yang besarnya akan ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.  Sehingga Pemerintah Banyuwangi bisa memiliki banyak duit untuk meningkatkan infrastruktur, sarana pendidikan dan kesehatan.

Pemberian saham itu dikritik Intrepid Mines Ltd, perusahaan Australia yang pernah berkongsi dengan PT Indo Multi Niaga. Executive General Manager Intrepid Tony Wenas, mengatakan, pemberian saham itu bisa jadi imbalan karena bupati Banyuwangi ikut menyetujui peralihan IUP. Padahal pengalihan IUP melanggar melanggar Pasal 93 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2009. Intrepid telah menggugat dugaan pelanggaran ini ke PTUN Surabaya, namun kalah.

Tony mengingatkan, sengketa pengelolaan tambang emas Tumpang Pitu saat ini belum berkekuatan hukum tetap. Intrepid masih mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah kalah di PTUN Surabaya pekan lalu. Selain itu, Intrepid juga menggugat PT Indo Multi Niaga ke arbitrase Singapura.

Bila akhirnya Intrepid memenangkan sengketa itu, kata dia, maka perusahaannya menjadi operator yang sah atas tambang Tumpang Pitu. "Dapat saham tapi tak punya aset, malah kasihan nantinya," kata dia dihubungi Tempo, Kamis 19 September.

Intrepid dan Indo Multi Niaga pada 2007 telah meneken kesepakatan untuk mengelola tambang Tumpang Pitu. Intrepid sanggup menyediakan dana pengembangan proyek, sedangkan Indo Multi Niaga wajib mengurus segala perizinan. Kedua perusahaan akan mendirikan perusahaan patungan dengan porsi kepemilikan 80 persen untuk Intrepid. Namun, Indo Multi Niaga mangkir dari perjanjian karena mengalihkan sahamnya pada Bumi Suksesindo.

Kordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Hendrik Siregar, mengatakan, hibah saham memang tak dilarang. Namun pemberian saham ini hanya upaya perusahaan mengikat bupati supaya berada
di depan menghadapi berbagai polemik pengelolaan tambang emas Tumpang Pitu. "Dengan memiliki saham, Pemkab akan berusaha  mengakali cacat hukum yang disebutkan oleh Intrepid," katanya dalam pesan elektronik.

IKA NINGTYAS