Sunday, January 13, 2013

Seretnya Pasokan Sirtu



Sepuluh pekerja dari CV Bintang Surya, tak beringsut dari tempat kerjanya kendati hujan deras mengguyur dari langit. Mereka bekerja memasang paving mulai pagi hingga malam mengejar tenggat sebelum Desember berakhir.

Masih separuh pekerjaan yang mereka kebut dalam waktu lima hari. Awal 2013, lahan seluas 4 ribu meter persegi di kawasan Bandara Banyuwangi itu sudah harus difungsikan sebagai area parkir kendaraan.

Proyek yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Banyuwangi tahun 2012 itu, sedianya rampung pada pertengahan Desember lalu. Namun akhirnya molor hingga akhir tahun. Proyek tersebut tertunda karena kontraktor sempat megap-megap mencari pasokan pasir. "Awal Desember lalu sulit cari pasir," keluh Suwardi, Direktur CV Bintang Surya, kepada Tempo, Rabu 26 Desember 2012.



Menurut Suwardi, untuk menuntaskan proyeknya itu ia butuh sekitar 20 truk pasir. Namun sejumlah tambang pasir yang jadi langganannya tutup. Ia pun kelimpungan, padahal proyek  harus selesai akhir Desember. Suwardi akhirnya mengerahkan beberapa anak buahnya untuk mencari pasir ke seluruh pelosok Banyuwangi. "Berapapun harganya saya beli," katanya.

Pencarian Suwardi memang membuahkan hasil meski harga pasir melambung hingga dua kali lipat. Harga satu truk pasir yang normalnya Rp 200 ribu melonjak hingga Rp 450 ribu per truknya.

Seretnya ketersediaan pasir itu setelah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Banyuwangi gencar melakukan operasi penertiban tambang pasir ilegal. Hasil pendataan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Banyuwangi ada 30 tambang pasir yang belum mengantongi izin.

Kepala Satpol PP Chaerul Ustadi, mengatakan, sejak April-Desember 2012 pihaknya telah menutup 7 tambang pasir ilegal. Penutupan tersebut berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Kabupaten Banyuwangi No 545/260/429.108/2012 tentang Pendataan Kegiatan Usaha Pertambangan yang diterbitkan 19 April 2012.

Sementara sejak November, polisi menutup enam tambang pasir. Enam pemiliknya kini terpaksa berurusan dengan hukum. Mereka dijerat dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. "Tapi belum kita tahan," kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Banyuwangi, Ajun Komisaris Bagus Ikhwan.

Menurut Bagus, penertiban terhadap tambang pasir ilegal itu berbekal dari Surat Edaran Dirjen Minerba Nomor 08E/30/DJB/2012  yang memberlakukan moratorium penerbitan Izin Usaha Pertambangan. Terlalu banyaknya tambang ilegal yang tidak sebanding dengan jumlah aparat, kata dia, polisi akhirnya hanya mampu menertibkan 6 lokasi.

Operasi penertiban oleh Polres itu kontan membuat seluruh pengusaha tambang pasir ketakutan. Selama sepekan lebih di awal Desember lalu, hampir seluruh tambang pasir ditutup pemiliknya. Hanya beberapa tambang yang nekat beroperasi, itupun dengan cara sembunyi-sembunyi.

Langkanya pasir membuat harganya terkerek. Di toko bangunan Semoga Jaya di Jalan Hayam Wuruk, misalnya, harga pasir meroket dari Rp 300 ribu menjadi Rp 450 ribu per truk. Menurut pemilik toko Semoga Jaya, Sri Sutina, di awal Desember lalu dia berhenti total melayani permintaan pasir. "Semua tambang pasirnya tutup," kata dia.

Saat ini, meski pasir sudah tersedia namun pasokan tak sebanyak bulan-bulan sebelumnya. Biasanya dia melayani paling sedikit 6 truk pasir setiap hari. "Sekarang cari 6 truk susah, harganya juga mahal," kata Sri.

Saat tambang-tambang pasir tutup, sekitar 300 orang mendatangi rumah Ketua Asosiasi Pekerja Galian Pasir dan Batu, Bernad Sipahutar, di Desa Karangbendo, Kecamatan Kabat. Massa yang menggeruduk itu adalah pemilik truk, supir beserta kuli material.

Mereka mengeluh karena kehilangan pekerjaannya. Sebab biasanya supir dan kuli itulah yang mengangkut dan mengantar material ke konsumen. Massa sempat berencana berunjuk rasa besar-besaran dengan menutup Pelabuhan Ketapang bila akhirnya para kontraktor mendatangkan material dari luar daerah.

Namun unjuk rasa tidak sempat terealisasi. Adalah Kepala Desa Wonosobo, Agus Tarmidzi, yang mengumpulkan pemilik truk, supir dan kuli material itu di kantornya. Agus kemudian mewadahi mereka dalam Komunitas Armada Angkutan Material (Koral) Banyuwangi. "Kebetulan banyak pemilik armada dari desa saya, jadi saya mengorganisir mereka," kata dia ditemui Tempo, Selasa, 25 Desember 2012.

Ketua Komunitas Armada Angkutan Material, Ahmad Mukafi, mengatakan, dengan wadah itu aspirasi pemilik armada lebih terorganisir sehingga tak perlu turun jalan. Pengurus, kata dia, telah beberapa kali bertemu dengan Pemerintah Banyuwangi supaya ada solusi sehingga tambang pasir tak ditutup. "Kalau ditutup semua, kami makan apa," tanya dia.

Ketua Asosiasi Pekerja Galian Pasir dan Batu, Bernad Sipahutar, mengatakan, saat tambang pasir tutup selama sepekan tersebut, berbagai keluhan terus mengalir ke ponselnya. Sebab kebutuhan memasok material untuk pembangunan seperti jalan, gedung, dan bandara di Banyuwangi sangat besar. Dari 24 anggota yang tergabung dalam Asosiasi, kata dia, paling sedikit menyuplai 480 truk pasir setiap hari. Besarnya kebutuhan tersebut, tidak akan mampu dipenuhi bila harus mendatangkan material dari luar daerah.

Selama ini, kata Bernad, pemilik tambang batuan sudah proaktif dengan mengajukan ijin mulai tingkat desa, kecamatan hingga pemerintah daerah. "Tapi ijin tak kunjung terbit," kata dia. Kini terpaksa penambang bermain kucing-kucingan dengan aparat, tetap beroperasi meski belum mengantongi ijin.

Menurut Bernad, ancaman unjuk rasa dari pemilik armada akhirnya efektif membuat polisi menghentikan operasi. Asosiasi telah berkomunikasi dengan Polres dan pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan. Hasil pertemuannya, kata dia, pemilik tambang dalam waktu dekat menyerahkan dokumen-dokumen untuk mengurus perijinan asalkan polisi tak lagi melakukan operasi.

Kepala Bidang Pertambangan pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Banyuwangi, Budi Wahono, mengatakan dengan adanya Surat Edaran Dirjen Minerba yang memberlakukan moratorium perijinan tambang mineral dan batuan, membuat pemerintah daerah tidak berani menerbitkan ijin. "Sehingga bila ada yang nekat beroperasi, itu sudah pelanggaran terhadap undang-undang," kata dia.

IKA NINGTYAS