Monday, October 8, 2012

Menambang Emas di Tanah Bencana


Matahari sungguh terik di Teluk Pancer, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, pertengahan Agustus lalu. Suyadi, seorang nelayan, nampak bersusah payah menarik sebuah perahu kosong dengan tali ke tepi pantai. Lelaki 45 tahun itu tak lagi mempedulikan kulitnya yang terpanggang, dan peluh bercucuran.

Suyadi bersama sepuluh nelayan lainnya baru 15 menit pulang berlayar. Dua kuintal ikan layang berhasil didapat setelah semalaman suntuk menjelajahi Laut Selatan. Hasil tangkapan itu sudah mereka anggap bagus, meski tak sebanyak tahun-tahun silam. "Sekarang susah ikan," keluh Suyadi yang sudah 21 tahun menjadi nelayan.



Suyadi membandingkan saat pertama kali ia menangkap ikan, sekitar tahun 1980. Sekali berlayar paling sedikit 2 ton ikan ditangkap. Setelah ikan dijual dan hasilnya dibagi rata dengan nelayan lainnya, ayah beranak lima ini bisa membawa pulang Rp 5 juta. "Sekarang dapat 1 juta saja sudah bersyukur," ucapnya.

Cuaca yang acapkali tak menentu, kata Suyadi, menjadi biang ikan-ikan semakin jarang. Kini, kegundahan Suyadi bertambah pula dengan rencana eksploitasi pertambangan emas oleh PT Indo Multi Niaga di Gunung Tumpang Pitu, atau yang hanya berjarak tiga kilometer dari tempatnya mencari nafkah. "Kalau limbahnya mencemari laut, pasti tidak akan ada lagi ikan yang didapat nelayan," ungkapnya.

Dari pinggir Teluk Pancer, saya dapat melihat jelas Gunung Tumpang Pitu. Gunung yang rapat oleh hijau pepohonan tersebut menjulang setinggi 450 meter dari permukaan laut (dpl) di pantai Laut Selatan. Nampak pula di depan gunung, puluhan kapal nelayan sedang beradu menjaring ikan.

PT Indo Multi Niaga (IMN) merupakan perusahaan tambang yang akan mengeksploitasi emas dan mineral pengikutnya (dmp) di wilayah Perhutani Banyuwangi Selatan, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran atau 72 km dari pusat kota Banyuwangi. Awalnya, perusahaan itu memperoleh kuasa pertambangan eksplorasi dari Bupati Banyuwangi periode 2005-2010, Ratna Ani Lestari, seluas 11.621,45 hektare.

Untuk memuluskan eksploitasi ini, sejak 2007 lalu, PT IMN telah mengantongi persetujuan Menhut untuk kegiatan eksplorasi di kawasan hutan lindung dan produksi seluas 1.987,80 ha. Ijin eksplorasi ini diperpanjang tiga kali dan akan berakhir 7 Juli 2012.

Tak hanya itu. PT IMN juga telah mendapat persetujuan ijin usaha pertambangan operasi produksi dari Bupati Ratna Ani Lestari melalui Surat Keputusan No. 188/10/KEP/429.011/2010. SK yang diterbitkan 25 Januari 2010 itu memberi ijin produksi seluas 4.998 hektare selama 20 tahun. Dari jumlah itu, seluas 1.251,5 ha merupakan kawasan hutan lindung yang berada tepat di Gunung Tumpang Pitu. Kini, PT IMN tinggal mengantongi ijin pemakaian kawasan hutan dari Menteri Kehutanan untuk dapat melakukan kegiatan eksploitasi.

Dalam dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) PT IMN, dituliskan bahwa, bebatuan di Gunung Tumpang Pitu mengandung  2,3 gram emas per ton. Jumlah logam emas diprediksi sebesar 22.080 ton dengan jumlah cadangan bijih mencapai 9,6 juta ton. Tiap tahunnya, PT IMN akan memproduksi emas sebanyak 1,577 ton.  Di kawasan hutan lindung, PT IMN akan melakukan penambangan secara bawah tanah. Sedangkan di hutan produksi, penambangan akan dilakukan terbuka.

Bukan hanya Suyadi yang menolak rencana eksploitasi itu. Beberapa kali ribuan warga Kecamatan Pesanggaran dan lembaga penggiat lingkungan menggelar unjuk rasa mulai ke Pemerintah Banyuwangi, Pemerintah Propinsi Jawa Timur, hingga ke Pemerintah Pusat. Mereka menolak karena pertambangan IMN mengancam kelestarian lingkungan dan akan berbuntut pada hilangnya mata pencaharian warga.

Pertengahan tahun 2008, wilayah konsesi pertambangan PT IMN ini pernah dijarah oleh warga yang kepincut mendulang emas. Sebagian besar warga yang dulunya menolak, kini terbelah. Sebagian menyetujui pertambangan IMN asalkan diberi konsesi untuk menambang secara tradisional. Meskipun saat ini penambangan tradisional telah ditutup paksa oleh polisi, namun riak-riak meminta Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) masih terdengar.

Supiyan Adi Utomo, 39 tahun, seorang warga Pesanggaran, mengatakan, penambangan secara modern maupun tradisional akan tetap mendatangkan bencana bagi kelangsungan keanekaragaman hayati mulai flora, fauna dan juga kehidupan manusia di sekitarnya. Sebab, lokasi penambangan tersebut dilakukan di hutan lindung, berbatasan langsung dengan laut, dan berada di daerah yang padat penduduk.

Sesuai data BPS tahun 2010, Kecamatan Pesanggaran yang memiliki luas wilayah 802,5 km persegi itu berpenduduk 45.811 jiwa. Lokasi penambangan hanya berjarak 5 kilometer dari pemukiman warga,
Kordinator Komunitas Pemuda Pecinta Lingkungan (Kappala) Banyuwangi, Rosdi Bahtiar Martadi, mengatakan, Tumpang Pitu menjadi tempat hidup sedikitnya 18 jenis flora seperti Jambu Hutan (Eugenia sp.), Akasia (Acacia auriculiformis) dan Ketangi/Bungur (Lagerstromia spesiosa). Keutuhan Tumpang Pitu sangat penting bagi hidup babi hutan, monyet, kijang, rusa, dan 4 jenis mamalia lainnya.

Sediktnya sepuluh jenis burung seperti burung gereja, kuntul cina, prenjak, tekukur  menjadikan Tumpang Pitu sebagai rumah yang nyaman. Belum lagi berbagai jenis reptil di antaranya, kadal, biawak, ular tanah, menjadi mata rantai makanan yang tak terpisahkan. “Seluruh jenis flora dan fauna itu terancam mati dengan adanya aktivitas pertambangan,” kata Rosdi kepada Tempo, pertengahan Agustus lalu.

Sebagai hutan lindung, Tumpang Pitu menjadi kawasan resapan air yang penting untuk menjamin ketersediaan air bawah tanah dan sungai-sungai di sekitarnya. Menurut Rosdi, dalam buku “Mekanisme dan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) JAWA TIMUR 2002”, dinyatakan bahwa, Tumpang Pitu merupakan kawasan potensi air bawah tanah tingkat tinggi dengan potensi debit di atas 30 liter per detik. “Ketersediaan air akan terancam kalau hutannya rusak,” kata Rosdi pertengahan Agustus lalu.

Potensi air di Tumpang Pitu ini sangat berlawanan dengan karakter tambang yang rakus air. Bila menelisik dokumen Amdal PT IMN, diketahui, untuk melakukan pemisahan bijih emas, perusahaan tersebut setiap harinya akan membutuhkan air 2,038 juta liter. Kebutuhan air sebanyak itu akan disedot dari sungai Kalibaru dan Gonggo.

Bila fungsi Tumpang Pitu sebagai peresapan air terganggu dan sungainya disedot, maka vegetasi tanaman pertanian warga terancam mati. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, selama 2010 sedikitnya terdapat 13 vegetasi pertanian yang dihasilkan di kecamatan yang terbagi dalam lima desa ini. Di antaranya padi dengan hasil panen 19.634 ton, jagung (13.147 ton), kedelai (4.440 ton), kelapa (1.000 ton), dan 9 jenis tanaman lainnya dengan total panen 468.078 ton.

Hidup hewan ternak seperti sapi potong, sapi perah, kambing, domba, kerbau, ayam buras, dan ayam ras yang dibudidayakan warga juga terancam. Termasuk juga hidup perikanan darat seperti lele, sepat, nila, belut, mujaer dan gurame. Kekeringan juga bakal menimpa kawasan hutan produksi di luar tumpang pitu yang banyak ditumbuhi pohon jati serta sengon.

Bahaya lain yang membayangi, menurut Rosdi, adalah pemakaian sianida untuk pemurnian emas dengan logam lainnya. Sama seperti merkuri, sianida sangat beracun sehingga membahayakan bagi lingkungan dan kesehatan manusia. “Pemakaian merkuri dan sianida tidak bisa dipisahkan dari dunia pertambangan,” ungkapnya.

Bila telah beroperasi, Rosdi melanjutkan, PT IMN akan membuang tailing yang mengandung sianida sebanyak 2.361 ton setiap harinya ke Teluk Pancer. Tailing ini tidak saja membunuh biota laut di Teluk Pancer melainkan akan meluas hingga mencemari seluruh perairan Banyuwangi. Padahal sedikitnya ada 34 jenis ikan yang biasa ditangkap nelayan Banyuwangi seperti jenis tongkol, lemuru, hiu, dan layur.

Data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi, menunjukkan, hasil tangkapan ikan di lima pelabuhan ikan selama 2010 sebanyak 29.264 ton. Sedangkan tahun 2009 hasil tangkapan lebih tinggi mencapai 51.371 ton ikan. Total ada 32.221 nelayan di Banyuwangi yang menggantungkan hidupnya di laut. Bahkan Pelabuhan Muncar, yang berjarak sekitar 30 kilometer dari Tumpang Pitu, menjadi pelabuhan ikan terbesar di Indonesia dengan kontribusi hasil ikan 30 ribu ton setahun.

Pencemaran akibat tailing sianida juga akan mengancam kehidupan tiga taman nasional yang mengelilingi Banyuwangi, yakni, Taman Nasional Meru Betiri, Taman Nasional Alas Purwo dan Taman Nasional Baluran. Menurut Rosdi, dari tiga taman nasional tersebut, Meru Betiri paling terancam karena lokasinya berjarak sekitar 4,7 km dari batas luar wilayah kuasa pertambangan PT IMN.

Padahal Meru Betiri memiliki banyak fungsi ekologis. Yakni: merupakan daerah tangkapan air bagi Kabupaten Jember dan Banyuwangi; tempat hidup ratusan jenis tumbuhan obat langka; tempat berbiaknya 4 jenis penyu; dan rumah terakhir bagi Harimau Jawa (Panthera Tigri Sondaica). "Resiko tambang emas tidak mengenal batas administratif. Tetangga Tumpang Pitu juga terancam," kata ayah dua anak ini.

Supiyan Adi Utomo, mengkhawatirkan tailing pertambangan akan mencemari sumur-sumur warga. Sebab, sebagian besar warga di Kecamatan Pesanggaran menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kalau kita ganti dengan air PAM maka biaya kebutuhan hidup akan bertambah,” ungkap lelaki yang akrab dipanggil Didik ini kepada Tempo, pertengahan Agustus.

Yang tak kalah pentingnya, menurut Didik, Gunung Tumpang Pitu yang berada di pantai Laut Selatan ini menjadi benteng alami yang  melindungi penduduk sekitarnya dari angin kencang dan gelombang tsunami.  Pada 3 Juni 1994 lalu, tsunami pernah menghantam kecamatan ini. Sedikitnya 214 orang tewas dan puluhan lainnya hilang. Atas peristiwa itu kawasan Tumpang Pitu dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana tsunami. “Kalau ada pertambangan, berarti resiko bencana menjadi dua kali lebih besar,” katanya.

Community Relations Development Manager PT IMN, Pramono Triwahyudi, mengatakan, setiap penambangan yang dilakukan pasti akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati. Masalahnya, kata dia, bagaimana mengelola dampak itu sehingga skalanya dapat diperkecil.

Memperkecil dampak lingkungan tersebut, kata dia, adalah dengan mematuhi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seperti, tailing yang akan dibuang ke laut harus sesuai baku mutu yang ditetapkan UU Lingkungan Hidup yakni tidak lebih dari 0,01 ppm.

Untuk pemisahan bijih emas, Pramono menjelaskan, hanya sianida yang diperbolehkan oleh UU Pertambangan karena lebih mudah terdegradasi di alam. “Kalau merkuri tidak bisa hilang, karena itu pemakaian merkuri sudah dilarang di Indonesia,” jelasnya.

Sedangkan terkait kebutuhan air untuk pemisahan bijih emas, kata Pramono, saat ini IMN sedang meneliti ketersediaan air bawah tanah di Tumpang Pitu. Bila ketersediaan air mengancam kebutuhan warga, maka IMN akan memakai air laut.

Pramono mengakui, bahwa penambangan di Tumpang Pitu cukup unik dan kompleks karena berada di hutan, berdekatan dengan pemukiman warga, serta berbatasan langsung dengan laut. “Karena itu Tumpang Pitu menjadi testcase bagi IMN, Pemerintah Banyuwangi juga Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Lalu bagaimana sikap Pemerintah Banyuwangi yang kini telah berganti pemimpin? Bupati Banyuwangi periode 2010-2015, Abdullah Azwar Anas mengaku sangat menyadari berbagai dampak penambangan emas terhadap keanekaragaman hayati. Namun, Pemerintah Banyuwangi tak dapat begitu saja menolak investasi PT IMN. Selain harus melindungi investor, PT IMN sudah terlanjur mendapatkan ijin eksplorasi dan produksi dari bupati sebelumnya, Ratna Ani Lestari. “Ibaratnya, saya sudah di tengah jalan,” katanya kepada wartawan, akhir Agustus lalu.

Pencabutan terhadap Ijin Usaha Produksi yang diterbitkan Bupati sebelumnya, kata Anas, hanya bisa dilakukan bila Pemkab Banyuwangi menemukan pelanggaran selama masa eksplorasi. “Sementara kita belum menemukan pelanggaran,” ujar bupati yang diusung dari PKB, PDIP, Golkar, dan PKS ini.

Upaya Pemerintah Banyuwangi saat ini, kata dia, adalah melakukan negosiasi ulang dengan meminta golden share non dilusi minimal 15 persen kepada PT IMN. Dengan pendapatan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. “Dengan begitu, kami bisa memperbaiki rumah sakit yang rusak,  dan memberikan beasiswa bagi siswa miskin,” harapnya.

Bupati Anas melanjutkan, hingga saat ini dirinya belum menandatangani apapun terkait perijinan PT IMN selama permintaan Pemerintah Banyuwangi belum direspon. Namun apabila PT IMN menolak, PT IMN harus angkat kaki atau mencari mitra untuk memenuhi permintaan Pemkab.

Selain itu, lanjut Bupati Anas, untuk meminimalkan kerusakan lingkungan, PT IMN harus melakukan penambangan sesuai aturan yaitu penambangan tertutup. Untuk melakukan pengawasan dengan ketat, Pemerintah Banyuwangi akan memperbanyak jumlah PNS ahli pertambangan dan dinas khusus yang membidangi masalah pertambangan. Minimnya ahli pertambangan ini, tambah dia, menjadi salah satu kendala dalam mengambil kebijakan.

Ditambahkan oleh Pelaksana tugas Badan Pelayanan Perijinan Banyuwangi, Abdul Kadir, Pemerintah Banyuwangi telah bertemu dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan untuk membahas persoalan pertambangan di Banyuwangi. “Intinya, Menhut tidak akan keluarkan ijin kalau persoalan bersama Pemkab ini belum clear,”.

Sementara terkait pertambangan tradisional, kata Kadir, Pemkab masih mengkajinya dengan serius. Sebab berbagai dampak lingkungan yang ditimbulkan pertambangan tradisional menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Sementara warga Pesanggaran sendiri tidak memiliki keterampilan dalam menambang,” tuturnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi pun setali tiga uang. Ketua DPRD Banyuwangi, Hermanto, mendukung upaya Pemkab untuk meminta golden share ke PT IMN. Menurut dia, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menggali semua potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. “Asalkan prosesnya sesuai aturan,” kata Hermanto.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur Bambang Catur Nusantara, mengatakan, Pemerintah Banyuwangi punya kewenangan luar biasa untuk menolak keberadaan tambang di Tumpang Pitu. Caranya, kata dia, adalah dengan mengirimkan surat rekomendasi penghentiaan aktivitas tambang ke Pemerintah Pusat. Sebab kesejahteraan rakyat yang dijanjikan tidak seberapa besar jika diadu dengan nasib ribuan warga yang akan terkena dampak langsung dari tambang seperti petani dan nelayan. “Belajar dari pengalaman di daerah lain, tidak ada masyarakat di sekitar tambang yang sejahtera,” katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 12 September 2011.

Menurut Catur, meskipun PT IMN menyatakan akan meminimalkan dampak, namun resiko kecelakaan yang dapat membahayakan lingkungan dapat saja terjadi. Karena itu, kata Catur, Pemerintah Banyuwangi lebih baik menguatkan perekonomian rakyat yang berbasis pertanian atau perikanan. Ika Ningtyas

Dalam kurun tahun 2006-2010, per-tahunnya sektor pertanian telah menyumbang rata-rata sebesar 49,32% produk domestik regional bruto (PDRB) Banyuwangi.

Penggunaan sianida dan/atau merkuri tidaklah dapat dihindari dalam dunia pertambangan emas. Karena hingga hari ini, hanya 2 bahan itu yang bisa memisahkan emas dari mineral lain yang menjadi ikutannya. Parahnya, kedua bahan ini, sama-sama bahayanya bagi manusia.

Jika memang sianida aman, tentunya tidak mungkin kasus Teluk Buyat mencuat ke media massa beberapa tahun silam. PT Newmont Minahasa Raya telah membuang tailing yang mengandung sianida sebanyak 2.000 ton perhari. Dan akibatnya banyak nelayan yang kehilangan mata pencaharian, serta munculnya penyakit aneh. Yayasan Suara Nurani, Sulawesi Utara, pada tahun 2004 melaporkan, sekitar 80% warga Buyat Pante menderita gejala penyakit aneh seperti benjolan, sakit kepala berkepanjangan, kelumpuhan, dan lain-lain.

Kordinator Kappala Banyuwangi Rosdi Bahtiar Martadi, mengingatkan, mencuatnya kasus pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya (NMR) seharusnya bisa jadi pelajaran bagaimana bahayanya apabila tailing yang mengandung sianida dibuang ke laut. PT NMR setiap harinya membuang 2.000 ton tailing ke Teluk Buyat. Akibatnya, selain membunuh biota laut di Teluk Buyat juga menyebabkan penyakit ke masyarakat sekitar seperti benjolan, sakit kepala berkepanjangan, dan kelumpuhan.
Bila dengan 2.000 ton tailing saja menimbulkan dampak yang serius bagi lingkungan, lanjut Rosdi, bahaya tentu akan menjadi lebih besar pada penambangan PT IMN karena tailing yang akan dibuang lebih banyak 361 ton dari PT NMR. “Apalagi bila dilakukan di wilayah padat penduduk seperti Pesanggaran,”


Ika Ningtyas