Perhelatan lima tahunan itu akan dimulai. Masyarakat Banyuwangi akan mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih pemimpinnya pada 14 Juli mendatang. Kali ini ada tiga paket calon yang harus dipilih salah satunya.
Masyarakat bisa pilih nomor urut 1: pasangan Abdullah Azwar Anas - Yusuf Widyatmoko yang diusung PDIP, PKB, Golkar, PKNU, dan PKS. Atau pilih nomor 2: pasangan Jalal - Yusuf Nur Iskandar, disokong Partai Demokrat. Atau pilihannya jatuh pada nomor 3 -calon yang paling cantik : pasangan Emilia Contesa - Ahmad Zaenuri Ghazali didukung Partai Gerindra, PAN, dan Republikan.
Ketiga paket itu punya kesamaan dan perbedaan. Oke, saya mulai dulu dari perbedaannya, karena saya hanya punya satu catatan yang membedakan mereka.
Sudah jadi rahasia umum tentunya, hal paling mencolok yang membedakan ketiganya hanya pada jumlah partai penyokong. Kalau dilihat dari jumlah perolehan kursi di DPRD, paket nomor urut satu paling unggul karena mengantongi partai lebih banyak, yakni 30 kursi. Nomor urut dua, 10 kursi. Sedangkan nomor urut tiga, hanya 6 kursi.
Politisi percaya, semakin banyak menguasai parpol DPRD, maka kelak akan dapat menjinakkan lembaga perwakilan rakyat itu. Tidak perlu ngoyo apabila ingin menelurkan kebijakan, karena palu DPRD akan langsung seiya sekata. Sebaliknya, semakin sedikit parpol DPRD, akibatnya seperti pada pemerintahan Bupati Ratna Ani Lestari. Sering dijegal, sering diprotes, diboikot atau diancam hak angket maupun
interpelasi.
Kalaupun teori merangkul sebanyak-banyaknya parpol DPRD ini akhirnya terbukti ampuh memenangkan suara rakyat, maka kita pun patut khawatir. Khawatir akan terbentuknya
pemerintahanan kompromis, wakil rakyat yang tidak kritis, dan bahkan hanya menjadi tukang stempel. Ya, kondisi ini akan menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh masyarakat selama lima tahun ke depan.
Bukan berarti saya mendukung calon yang sokongan partainya kecil. Tapi, harus diakui, kapasitas maupun kualitas lembaga wakil rakyat kita dalam kondisi kritis. Pelaksanaan tugas legislasi, kontrol, maupun budgeting jauh lebih rendah dibanding gaji yang mereka terima tiap bulan. Coba ingat, ada berapa program DPRD untuk ikut
menuntaskan kemiskinan, pengangguran, pelestarian lingkungan, maupun pemberantasan korupsi? Seingat saya nol besar.
Tentu saja, rendahnya kinerja DPRD menunjukkan partai politik yang mencetak sdm-sdm di dalamnya, dalam kondisi krisis serupa. Parpol yang idealnya menjadi bagian untuk
mengadvokasi kepentingan publik, hanya sibuk dengan kepentingan kelompoknya memperebutkan kekuasaan dengan praktik-praktik politik dagang sapi.
Lalu apa kesamaannya?
Pertama, mereka sama-sama orang Banyuwangi, putra daerah. Isu putra daerah masih cukup laku. Karena itu tak heran dalam baliho yang menyesaki jalan, mereka akan menulis besar-besar dua kata itu sebagai bahan jualan mereka. Harapan masyarakat, cabup putra daerah dapat lebih mengerti karakteristik daerah asalnya, meskipun
dalam prakteknya tidak pernah ada jaminan daerah yang akan dipimpinnya kelak menjadi lebih sejahtera.
Kedua, meskipun putra daerah, namun ketiga calon bupati sama-sama lebih banyak berkarya di luar Banyuwangi. Pak Anas, berkarier sebagai seorang politisi. Dia pernah menjadi anggota MPR RI Utusan Golongan tahun 1997 dan anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Melongok di blog pribadinya, saat menjadi anggota DPR RI itu, Anas mengaku menjadi salah satu inisiator penyelesaian kasus penting, seperti lumpur lapindo, BLBI, kenaikan harga sembako, dan hak angket kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Pak Jalal, menghabiskan hari-harinya sebagai seorang birokrat. Dia kini menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nusa Tenggara Barat. Dia pernah memperoleh Satya Lencana
Pembangunan Bidang Ke-PU-an oleh Presiden RI Tahun 1995, dan Satya Lencana Karya Sapta 10 Tahun oleh Presiden RI Tahun 1999.
Emilia Contesa, saya yakin sudah banyak dikenal karena sering tampil di televisi sebagai seorang penyanyi ibu kota. Pelantun lagu Angin November ini mencapai puncak karirnya pada 1970, dan pernah dijuluki Singa Panggung Asia oleh majalah Asia Week. Ibu kandung Denada ini, juga tercatat pernah membintangi sejumlah film.
Persamaan ketiga, adalah sama-sama belum teruji. Belum terlihat apa karya dan bentuk pengabdiaan mereka selama ini untuk Banyuwangi. Karena Banyuwangi tentunya tidak bisa disamakan dengan Jakarta atau NTB. Ada setumpuk persoalan yang gagal dikerjakan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dan menjadi peer yang harus dituntaskan. Namun kalau kita menyimak visi misi yang dipaparkan calon sebenarnya bukan barang baru. Seperti pendidikan murah, kesehatan murah, sembako murah, memperbanyak lapangan kerja, meningkatkan pariwisata dan lain-lain.
Belum ada calon yang menawarkan konsep perubahan berkarakteristik Banyuwangi. Kita belajar dari pemerintahan saat ini. Semangat Ratna membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah ternyata justru dengan mengijinkan investor yang berpotensi besar merusak lingkungan. Obsesinya menyelenggarakan pendidikan gratis,
malah memperlambat pencairan subsidi ke sekolah dan menghambat pencairan kesejahteraan guru. Akibatnya, pungutan liar ke siswa semakin merajalela.
Ya, pemilihan kepala daerah tahun ini memang agak lebih sulit. Karena seluruh calon bupati adalah orang-orang baru. Mengutip kelakar seorang teman, Banyuwangi 1 sedang diperebutkan oleh politisi, birokrat, dan penyanyi. Silakan memilih sesuai selera Anda!
Masyarakat bisa pilih nomor urut 1: pasangan Abdullah Azwar Anas - Yusuf Widyatmoko yang diusung PDIP, PKB, Golkar, PKNU, dan PKS. Atau pilih nomor 2: pasangan Jalal - Yusuf Nur Iskandar, disokong Partai Demokrat. Atau pilihannya jatuh pada nomor 3 -calon yang paling cantik : pasangan Emilia Contesa - Ahmad Zaenuri Ghazali didukung Partai Gerindra, PAN, dan Republikan.
Ketiga paket itu punya kesamaan dan perbedaan. Oke, saya mulai dulu dari perbedaannya, karena saya hanya punya satu catatan yang membedakan mereka.
Sudah jadi rahasia umum tentunya, hal paling mencolok yang membedakan ketiganya hanya pada jumlah partai penyokong. Kalau dilihat dari jumlah perolehan kursi di DPRD, paket nomor urut satu paling unggul karena mengantongi partai lebih banyak, yakni 30 kursi. Nomor urut dua, 10 kursi. Sedangkan nomor urut tiga, hanya 6 kursi.
Politisi percaya, semakin banyak menguasai parpol DPRD, maka kelak akan dapat menjinakkan lembaga perwakilan rakyat itu. Tidak perlu ngoyo apabila ingin menelurkan kebijakan, karena palu DPRD akan langsung seiya sekata. Sebaliknya, semakin sedikit parpol DPRD, akibatnya seperti pada pemerintahan Bupati Ratna Ani Lestari. Sering dijegal, sering diprotes, diboikot atau diancam hak angket maupun
interpelasi.
Kalaupun teori merangkul sebanyak-banyaknya parpol DPRD ini akhirnya terbukti ampuh memenangkan suara rakyat, maka kita pun patut khawatir. Khawatir akan terbentuknya
pemerintahanan kompromis, wakil rakyat yang tidak kritis, dan bahkan hanya menjadi tukang stempel. Ya, kondisi ini akan menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh masyarakat selama lima tahun ke depan.
Bukan berarti saya mendukung calon yang sokongan partainya kecil. Tapi, harus diakui, kapasitas maupun kualitas lembaga wakil rakyat kita dalam kondisi kritis. Pelaksanaan tugas legislasi, kontrol, maupun budgeting jauh lebih rendah dibanding gaji yang mereka terima tiap bulan. Coba ingat, ada berapa program DPRD untuk ikut
menuntaskan kemiskinan, pengangguran, pelestarian lingkungan, maupun pemberantasan korupsi? Seingat saya nol besar.
Tentu saja, rendahnya kinerja DPRD menunjukkan partai politik yang mencetak sdm-sdm di dalamnya, dalam kondisi krisis serupa. Parpol yang idealnya menjadi bagian untuk
mengadvokasi kepentingan publik, hanya sibuk dengan kepentingan kelompoknya memperebutkan kekuasaan dengan praktik-praktik politik dagang sapi.
Lalu apa kesamaannya?
Pertama, mereka sama-sama orang Banyuwangi, putra daerah. Isu putra daerah masih cukup laku. Karena itu tak heran dalam baliho yang menyesaki jalan, mereka akan menulis besar-besar dua kata itu sebagai bahan jualan mereka. Harapan masyarakat, cabup putra daerah dapat lebih mengerti karakteristik daerah asalnya, meskipun
dalam prakteknya tidak pernah ada jaminan daerah yang akan dipimpinnya kelak menjadi lebih sejahtera.
Kedua, meskipun putra daerah, namun ketiga calon bupati sama-sama lebih banyak berkarya di luar Banyuwangi. Pak Anas, berkarier sebagai seorang politisi. Dia pernah menjadi anggota MPR RI Utusan Golongan tahun 1997 dan anggota DPR RI periode 2004-2009 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Melongok di blog pribadinya, saat menjadi anggota DPR RI itu, Anas mengaku menjadi salah satu inisiator penyelesaian kasus penting, seperti lumpur lapindo, BLBI, kenaikan harga sembako, dan hak angket kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
Pak Jalal, menghabiskan hari-harinya sebagai seorang birokrat. Dia kini menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nusa Tenggara Barat. Dia pernah memperoleh Satya Lencana
Pembangunan Bidang Ke-PU-an oleh Presiden RI Tahun 1995, dan Satya Lencana Karya Sapta 10 Tahun oleh Presiden RI Tahun 1999.
Emilia Contesa, saya yakin sudah banyak dikenal karena sering tampil di televisi sebagai seorang penyanyi ibu kota. Pelantun lagu Angin November ini mencapai puncak karirnya pada 1970, dan pernah dijuluki Singa Panggung Asia oleh majalah Asia Week. Ibu kandung Denada ini, juga tercatat pernah membintangi sejumlah film.
Persamaan ketiga, adalah sama-sama belum teruji. Belum terlihat apa karya dan bentuk pengabdiaan mereka selama ini untuk Banyuwangi. Karena Banyuwangi tentunya tidak bisa disamakan dengan Jakarta atau NTB. Ada setumpuk persoalan yang gagal dikerjakan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dan menjadi peer yang harus dituntaskan. Namun kalau kita menyimak visi misi yang dipaparkan calon sebenarnya bukan barang baru. Seperti pendidikan murah, kesehatan murah, sembako murah, memperbanyak lapangan kerja, meningkatkan pariwisata dan lain-lain.
Belum ada calon yang menawarkan konsep perubahan berkarakteristik Banyuwangi. Kita belajar dari pemerintahan saat ini. Semangat Ratna membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah ternyata justru dengan mengijinkan investor yang berpotensi besar merusak lingkungan. Obsesinya menyelenggarakan pendidikan gratis,
malah memperlambat pencairan subsidi ke sekolah dan menghambat pencairan kesejahteraan guru. Akibatnya, pungutan liar ke siswa semakin merajalela.
Ya, pemilihan kepala daerah tahun ini memang agak lebih sulit. Karena seluruh calon bupati adalah orang-orang baru. Mengutip kelakar seorang teman, Banyuwangi 1 sedang diperebutkan oleh politisi, birokrat, dan penyanyi. Silakan memilih sesuai selera Anda!
